Luar Daerah | December 10, 2010 at 16:24
SAMARINDA, KOMPAS.com – Ketahanan pangan di Pulau Kalimantan terancam jika 2.475 izin pertambangan beroperasi semua. Penggiat lingkungan mengingatkan kebutuhan pangan rakyat harus diutamakan daripada menggusur lahan-lahan pertanian untuk tambang. Hasil tambang tidak bisa dimakan.
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andre S Wijaya mengatakan itu saat berunjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat (10/12/2010).
"Tambang batu bara telah menggusur lahan-lahan pertanian pangan. Prinsip kedaulatan pangan oleh rakyat menjadi terganggu. Tersisihnya kedaulatan pangan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ingat batu bara tidak bisa dimakan," katanya.
Dari jumlah 2.475 izin tadi, sebanyak 1.269 izin ada di Kaltim. Luas lahan yang diperuntukkan bagi tambang terutama batu bara 3,2 juta hektar. Itu melebihi alokasi lahan untuk pertanian yang cuma 2,4 juta hektar.
Sejak 2008, Kaltim hanya mampu memproduksi 570.000 ton beras dari kebutuhan 590.000 ton. Sisanya yang 20.000 ton didatangkan dari Jawa dan Sulawesi. Ironisnya, setiap tahun, sekitar 12.000 hektar lahan pertanian dilepas atau dijual pemiliknya kepada perusahaan tambang batu bara.
Yang juga ironis, 6.223 hektar lahan yang digarap 9.900 petani di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalsel) akan tergusur jika perusahaan tambang batu bara jadi beroperasi tahun depan. Nasib serupa juga bakal dialami oleh 5.250 hektar sawah penghasil 99.000 ton beras setiap tahun di Kabupaten Kotabaru (Kalsel).
Kondisi serupa juga dialami oleh Kalbar dan Kalteng. Pertambangan menjadi ancaman serius bagi keberadaan lahan-lahan penghasil bahan makanan. Pertambangan juga mencemari lingkungan yaitu sungai sebab sungai-sungai besar dipakai sebagai jalur pengangkutan hasil tambang.
Food not coal (pangan bukan batu bara), teriak para penggiat yang berunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa dilangsungkan dengan damai, simpatik, dan sarat makna. Ada aksi teatrikal yang menggambarkan perebutan pangan oleh rakyat yang kehilangan lahan-lahannya akibat tergusur tambang. Ada juga aksi memasak yang ingin mengingatkan bahwa hasil-hasil bumi Kalimantan patut dicurigai telah tercemar aktivitas pertambangan.
Sumber:
http://arsipberita.com/show/regional/luar-daerah/2010/12/10/kebutuhan-pangan-harus-diutamakan.html
Senin, 13 Desember 2010
Kami Butuh Pangan, Bukan Tambang
Jumat, 10/12/2010
BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Sekitar 20 aktivis Jatam dan Walhi, Jumat (10/12/2010), menggelar aksi damai yang simpatik dan sarat makna di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Aksi ini dilakukan berkait dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia.
Menurut para aktivis itu, di Kalimantan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait terancamnya ketahanan pangan oleh aktivitas pertambangan batu bara.
Koordinator Nasional Jatam Andre S Wijaya mengingatkan, di Kalimantan ada hampir 2.500 izin tambang batu bara. "Yang diperlukan adalah ketahanan pangan, bukan ketahanan tambang batu bara," katanya.
Aksi digelar secara simpatik dan unik. Aktivis menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan rakyat berebut lahan dan pangan akibat lahan habis oleh tambang. Aktivis juga memasak ikan dan sayur yang malambangkan bahan makanan yang dihasilkan bumi Kalimantan tercemar tambang batu bara.
Sumber:
http://banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2010/12/10/66627/hubungikami
BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Sekitar 20 aktivis Jatam dan Walhi, Jumat (10/12/2010), menggelar aksi damai yang simpatik dan sarat makna di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Aksi ini dilakukan berkait dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia.
Menurut para aktivis itu, di Kalimantan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait terancamnya ketahanan pangan oleh aktivitas pertambangan batu bara.
Koordinator Nasional Jatam Andre S Wijaya mengingatkan, di Kalimantan ada hampir 2.500 izin tambang batu bara. "Yang diperlukan adalah ketahanan pangan, bukan ketahanan tambang batu bara," katanya.
Aksi digelar secara simpatik dan unik. Aktivis menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan rakyat berebut lahan dan pangan akibat lahan habis oleh tambang. Aktivis juga memasak ikan dan sayur yang malambangkan bahan makanan yang dihasilkan bumi Kalimantan tercemar tambang batu bara.
Sumber:
http://banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2010/12/10/66627/hubungikami
Tambang Ancam Ketahanan Pangan
Jumat, 10/12/2010/pk/15:11 WIB
SAMARINDA, KOMPAS.com- Keberadaan tambang batu bara yang menggerus lahan-lahan pertanian membuat Kalimantan merana. Kelaparan bisa menjadi masalah yang nyata dihadapi Kalimantan ketika tidak ada lagi lahan-lahan penghasil pangan.
Demikian diutarakan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat menggelar aksi damai, simpatik, dan sarat makna guna memeringati Hari Hak Asasi Manusia di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat (10/12/2010) siang.
Merah Johansyah Ismail dari Jatam Kaltim mencontohkan di provinsi ini telah terbit 1.269 izin kuasa pertambangan batu bara dengan total luas lahan 3,2 juta hektar. Luasan itu jauh melebihi alokasi lahan untuk pertanian yang 2,4 juta hektar.
Maulidin dari Walhi Kalsel menambahkan, luas Kalsel 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar di antaranya telah habis untuk tambang, perkebunan, dan kehutanan. "Lahan untuk rakyat kurang dari 600.000 hektar. Bagaimana mungkin ada ketahanan pangan?" katanya.
Para aktivis mengajukan pertanyaan renungan mengapa pemerintah provinsi mendahulukan kepentingan investasi tambang yang berdaya rusak besar daripada menjamin pemenuhan pangan warganya?
"Apakah pemerintah akan menyuruh warganya untuk mengunyah batu bara, bukan lagi makanan?," kata Merah Johansyah.
Sumber:
http://regional.kompas.com/read/2010/12/10/15114994/Tambang.Ancam.Ketahanan.Pangan.
SAMARINDA, KOMPAS.com- Keberadaan tambang batu bara yang menggerus lahan-lahan pertanian membuat Kalimantan merana. Kelaparan bisa menjadi masalah yang nyata dihadapi Kalimantan ketika tidak ada lagi lahan-lahan penghasil pangan.
Demikian diutarakan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat menggelar aksi damai, simpatik, dan sarat makna guna memeringati Hari Hak Asasi Manusia di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat (10/12/2010) siang.
Merah Johansyah Ismail dari Jatam Kaltim mencontohkan di provinsi ini telah terbit 1.269 izin kuasa pertambangan batu bara dengan total luas lahan 3,2 juta hektar. Luasan itu jauh melebihi alokasi lahan untuk pertanian yang 2,4 juta hektar.
Maulidin dari Walhi Kalsel menambahkan, luas Kalsel 3,7 juta hektar, 3,1 juta hektar di antaranya telah habis untuk tambang, perkebunan, dan kehutanan. "Lahan untuk rakyat kurang dari 600.000 hektar. Bagaimana mungkin ada ketahanan pangan?" katanya.
Para aktivis mengajukan pertanyaan renungan mengapa pemerintah provinsi mendahulukan kepentingan investasi tambang yang berdaya rusak besar daripada menjamin pemenuhan pangan warganya?
"Apakah pemerintah akan menyuruh warganya untuk mengunyah batu bara, bukan lagi makanan?," kata Merah Johansyah.
Sumber:
http://regional.kompas.com/read/2010/12/10/15114994/Tambang.Ancam.Ketahanan.Pangan.
Sabtu, 11 Desember 2010
Hari Ham Sedunia, Jatam-Walhi Gelar Demo Ketahanan Pangan
Jumat, 10/12/2010/pk/10:22 WITA
wartawan Tribun Kaltim, M Khaidir
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia, puluhan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat dan Tengah menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Jumat (10/12/2010).
Unjuk rasa mereka gelar dengan cara yang berbeda, yakni dengan melakukan demo memasak dan teaterikal ketahanan pangan. Untuk memasak, mereka membawa dua kompor, wajan, sayur-mayur, ikan dan peralatan lainnya yang langsung mereka masak di arena unjuk rasa. Juru masak pun menggunakan celemek bertuliskan "food not coal" sebagai perwujudan pangan masyarakat bukanlah batu bara.
Sedangkan teaterikal, sebanyak 9 orang diantara mereka melakukannya dengan menyiramkan air berwarna merah ke wajah mereka, dan saling berebut sayur-mayur, ini merupakan simbol bahwa pangan masyarakat telah direbut hanya untuk kepentingan tambang batu bara.
"Mengapa kami melakukan ini semua, adalah sebagai perwujudan bahwa pangan masyarakat bukanlah batu bara, dan lahan pertanian masyarakat telah diserobot untuk batu bara. Dihari HAM ini kami sampaikan, merebut hak-hak pangan masyarakat, adalah pelanggaran HAM berat yang harus dimusnahkan di negeri ini," kata Merah Johansyah, Divisi Hukum dan Humas JATAM Kaltim di sela unjuk rasa. (*)
Sumber:
http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/73111
wartawan Tribun Kaltim, M Khaidir
SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia, puluhan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat dan Tengah menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Jumat (10/12/2010).
Unjuk rasa mereka gelar dengan cara yang berbeda, yakni dengan melakukan demo memasak dan teaterikal ketahanan pangan. Untuk memasak, mereka membawa dua kompor, wajan, sayur-mayur, ikan dan peralatan lainnya yang langsung mereka masak di arena unjuk rasa. Juru masak pun menggunakan celemek bertuliskan "food not coal" sebagai perwujudan pangan masyarakat bukanlah batu bara.
Sedangkan teaterikal, sebanyak 9 orang diantara mereka melakukannya dengan menyiramkan air berwarna merah ke wajah mereka, dan saling berebut sayur-mayur, ini merupakan simbol bahwa pangan masyarakat telah direbut hanya untuk kepentingan tambang batu bara.
"Mengapa kami melakukan ini semua, adalah sebagai perwujudan bahwa pangan masyarakat bukanlah batu bara, dan lahan pertanian masyarakat telah diserobot untuk batu bara. Dihari HAM ini kami sampaikan, merebut hak-hak pangan masyarakat, adalah pelanggaran HAM berat yang harus dimusnahkan di negeri ini," kata Merah Johansyah, Divisi Hukum dan Humas JATAM Kaltim di sela unjuk rasa. (*)
Sumber:
http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/73111
Hari HAM, Mandi Pakai Limbah Tambang
Sabtu, 11/12/2010/pk/08:33:00
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menggelar aksi, bukan cuma dalam bentuk orasi, tapi juga demo masak, dan teaterikal di depan Kantor Gubernur (10/12) kemarin.
Puluhan orang ini membawa misi keselamatan pangan di Kaltim. Mereka menyuarakan Food Not Coal. Kalimantan tidak butuh batu bara, tetapi pangan. Acara garapan Jatam ini juga dihadiri perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Bengkulu.
Sementara itu, dalam aksi teaterikal yang dimainkan 9 orang ini, menceritakan tentang keadaan rakyat sekarang. Bahwa tambang batu bara sudah merenggut lahan pangan mereka. Sehingga menjadi krisis pangan karena tidak ada lagi tempat bercocok tanam. Aksi teaterikal tersebut ditandai dengan mandi menggunakan limbah tambang dan berebut sayur, sementara tangan mereka saling terikat.
Disamping itu juga mereka memasak bersama di pinggir Jalan.
"Pemerintah mengobral 1.269 izin Kuasa Pertambangan (KP) yang mencapai 2,3 juta hektare. Alokasi tersebut menyalip lahan pertanian yang hanya mendapat jatah 2,4 hektare, sungguh ironis. Ini jelas melanggar HAM," seru Merah Johansyah, divisi Advokasi dan Hukum Jatam Kaltim. (*/adc)
Sumber:
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=82314
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menggelar aksi, bukan cuma dalam bentuk orasi, tapi juga demo masak, dan teaterikal di depan Kantor Gubernur (10/12) kemarin.
Puluhan orang ini membawa misi keselamatan pangan di Kaltim. Mereka menyuarakan Food Not Coal. Kalimantan tidak butuh batu bara, tetapi pangan. Acara garapan Jatam ini juga dihadiri perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sumsel, dan Bengkulu.
Sementara itu, dalam aksi teaterikal yang dimainkan 9 orang ini, menceritakan tentang keadaan rakyat sekarang. Bahwa tambang batu bara sudah merenggut lahan pangan mereka. Sehingga menjadi krisis pangan karena tidak ada lagi tempat bercocok tanam. Aksi teaterikal tersebut ditandai dengan mandi menggunakan limbah tambang dan berebut sayur, sementara tangan mereka saling terikat.
Disamping itu juga mereka memasak bersama di pinggir Jalan.
"Pemerintah mengobral 1.269 izin Kuasa Pertambangan (KP) yang mencapai 2,3 juta hektare. Alokasi tersebut menyalip lahan pertanian yang hanya mendapat jatah 2,4 hektare, sungguh ironis. Ini jelas melanggar HAM," seru Merah Johansyah, divisi Advokasi dan Hukum Jatam Kaltim. (*/adc)
Sumber:
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=82314
Langganan:
Postingan (Atom)
.JPG)
