POntianak,
Kondisi Hutan Di Kalbar ( Foto dodojerry.blogspot.com )
Ancaman bencana Banjir di Propinsi Kalimantan Barat sangat tergantung dari sikap pemerintah terhadap para pemohon ijin pengelolaan hutan . Dari luas hutan 9 juta hektar saat ini , menurut Wahana Lingkungan Hidup 3,7 juta hektar masih menunggu keluarnya ijin ekploitasi hutan dari pemerintah . Sedangkan 600.000 hektar sudah disetujui Pemerintah Daerah Kalbar .
Direktur Walhi Kalbar Hendi Chandra menjelaskan, jika perizinan itu disetujui Pemerintah, maka keberadaan hutan di Daerah ini semakin terkikis. Saat ini saja, bencana banjir yang diakibatkan luapan air sungai karena berkurangnya daerah resapan air, kerap kali melanda sejumlah Daerah.Jika perubahan peruntukan ini masih terus dilakukan, maka dikhawatirkan, bencana yang lebih besar akan muncul, karena alam yang sudah tidak terawat.
Direktur Walhi Kalbar Hendi Chandra juga menyatakan, aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin – PETI yang dilakukan Masyarakat di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak menambah daftar panjang penyebab bencana banjir yang terjadi selama ini.Karenanya Walhi berharap Pemerintah Daerah segera melakukan tindakan nyata, bukan sekedar ceremony dan pernyataan politis saja. Selain itu, Walhi yang peduli dan konsen terhadap kondisi lingkungan ini, juga mendesak agar Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sembarangan memberikan izin perubahan hutan menjadi perkebunan sawit, karena perubahan peruntukan itu dinilai mejadi penyebab rusaknya lingkungan dan terjadinya bencana banjir selama ini.// Apalagi dari kondisi yang ada, hampir seluruh Kabupaten Kota di Provinsi kalbar di lewati arus Sungai yang airnya bisa meluap kapan saja terlebih jika intensitas hujan tinggi seperti sekarang. (Apolonius Welly ptk )
Sumber: http://infosketsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3667:propinsi-kalbar-terancam-bencana-banjir&catid=51:berita-foto
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar