Walhi Ajak Berpikir Kritis Soal Sawit

kompas.com
Ilustrasi - Pekerja menyiangi rumput di sekitar bibit tanaman kelapa sawit.
PONTIANAK, TRIBUN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat bersama Sawit Watch akan menggelar seminar publik tentang sawit di Ruang Otda, Magister Hukum Untan, Pontianak, Rabu (12/5/10). Kadiv Riset dan Kampanye Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, pihaknya akan mengusung tema Menelaah Permasalahan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat.

"Kita ingin masyarakat berfikir kritis terhadap perkebunan monokultur terutama sawit," ujar Adam, Senin (10/5/10) siang.

Dikatakan atas nama pembangunan dengan rayuan kesejahteraan, masyarakat seringkali terbuai dan kemudian memilih menyerahkan tanah untuk perkebunan sawit. Sebaliknya, dalam upaya pengembangan perkebunan sawit, masyarakat seringkali tidak diberi informasi utuh mengenai berbagai kemungkinan dan akibat dari produk pembangunan tersebut.

"Dari catatan kami di lapangan perkebunan monokultur masih banyak menyisakan persoalan di akar rumput," kata dia.

Adapun tujuan seminar ini antara lain melakukan sharing dan transpormasi informasi bersama mengenai perkembangan pengelolaan kawasan wilayah Kalimantan Barat. Termasuk sharing informasi mengenai dampak sosial-budaya dan menggali alternatif potensi pengelolaan sumber daya alam untuk kehidupan.

Sejumlah narasumber akan hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Abet Nego Tarigan (Sawit Watch) yang akan membawakan materi Perkebunan Sawit Internasional, Nasional dan Kalimantan Barat.

Sedangkan Direktur Walhi Kalbar B Hendi Candra berbicara soal Monokultur Sawit dalam Perspektif di Kalimantan Barat. Ada juga pembicara dari Dinas Perkebunan Kalbar dengan materi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalbar, serta DPRD Kalbar dengan tema Tindakan Politik dalam Menyikapi Permasalahan Perkebunan Sawit di Kalbar.

"Kami juga mengundang sejumlah petani sawit dari Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Mereka akan menceritakan dampak sawit bagi mereka," kata Adam.

Laporan: Kim
Editor: End
Sumber:
http://www.tribunpontianak.co.id/read/artikel/9941