Jalan M. Syafe'i Blok P Nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat. Telp. (0561) 731059

Rabu, 30 Juni 2010

Dinilai Cacat Konsep

Rabu, 26/05/2010/pk/08:45:00
Pontianak Post.

WALHI menilai konsep Reducing Emissions from Deforestation and Degradation cacat, karena konsep tersebut dimanfaatkan oleh negara maju untuk mengelak dari tanggung jawabnya dalam mengurangi emisi di negara mereka sendiri. Konsep REDD tersebut diperkirakan akan semakin meminggirkan masyarakat yang bergantung pada hutan. Hendrikus Adam dari Walhi Kalbar mengatakan konsep itu muncul karena perubahan iklim. Namun perubahan perubahan Iklim yang merupakan permasalahan sosial dan lingkungan, malah dijadikan usaha bisnis yang memberikan peluang untuk memperoleh hak milik tanah baru dan memberikan ruang untuk penimbunan modal.

“Walhi mengkritisi dukungan bilateral inisiatif REDD di Indonesia, khususnya peranan besar yang dimainkan oleh Australia. Harus dipertanyakan apakah dukungan itu strategi memfasilitasi operasi perusahan ekstraktif yang dimiliki Australia di Kalimantan dan Papua,” katanya Selasa (25/5). Lanjutnya, dari 230 juta penduduk Indonesia, diperkirakan 40 juta antaranya masyarakat adat yang tergantung pada hutan dan barang dan jasa sumber daya alam. Mayoritas tanah yang disisihkan untuk REDD dianggap sebagai hutan negara. Karena REDD akan meningkatkan nilai hutan, pemerintah berkemungkinan untuk tidak mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah mereka. ”Deforestasi (penebangan hutan untuk perkebunan), kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut menjadi penyebab utama emisi Indonesia. Demikian halnya dengan laju deforestasi yang mencapai 2 juta hektar, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai urutan pertama sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia,” ujarnya. (tin)

Sumber:
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=34567

Tidak ada komentar: